BATANG – Wajah baru seleksi perangkat desa hadir di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Demi melahirkan abdi masyarakat yang kompeten, jujur, dan berjiwa melayani, proses penjaringan calon perangkat desa tahun ini menggandeng Assessment Center Sumber Daya Manusia (SDM) Mabes Polri. Langkah ini sekaligus menjadikan Kabupaten Batang sebagai pilot project atau percontohan nasional pertama di Indonesia untuk seleksi di tingkat desa.
Bertempat di Gedung Guru Kabupaten Batang, sebanyak 545 putra-putri terbaik daerah yang lolos seleksi administrasi tampak antusias mengikuti tahapan asesmen. Mereka bersaing secara sehat dan terbuka memperebutkan 234 formasi perangkat desa yang tersebar di 173 desa.
Kehadiran tim asesor dari Mabes Polri ini bukan sekadar menguji kemampuan teknis, melainkan wujud komitmen kepolisian bersama pemerintah daerah untuk memastikan proses seleksi berjalan seobjektif mungkin. Dengan sistem yang terukur, potensi kecurangan, prasangka, maupun konflik sosial di tengah masyarakat pasca-pengumuman hasil seleksi diharapkan dapat diredam sejak dini.
Kapolresta Batang Kombes Pol Warsono menegaskan, keterlibatan Polri bertujuan mengawal lahirnya perangkat desa yang benar-benar siap mengabdi dan memahami denyut nadi persoalan warganya.
Menurut Kombes Pol Warsono, metode asesmen ini dirancang untuk memotret karakter peserta secara utuh. Penilaian tidak hanya berkutat pada kecerdasan kognitif, tetapi juga menyentuh sisi humanis seorang pelayan publik, seperti jiwa kepemimpinan, kepekaan sosial, kemampuan bekerja sama, hingga ketulusan dalam orientasi pelayanan kepada masyarakat.
“Yang terpenting adalah menjaga objektivitas, sehingga masyarakat maupun peserta yakin bahwa proses ini murni berdasarkan kemampuan, jauh dari kesan subjektif,” ujar Kombes Pol Warsono di sela-sela peninjauan, Sabtu (21/11/2026).
Ia menambahkan, terobosan ini menjadi sejarah baru bagi Kabupaten Batang. Pasalnya, metode Assessment Center Mabes Polri selama ini umumnya digunakan untuk memetakan kompetensi pejabat tinggi, seperti kepala dinas hingga sekretaris daerah.
“Ini merupakan yang pertama di Indonesia, seleksi perangkat desa menggunakan Assessment Center dari Mabes Polri. Kami berharap Batang bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membangun tata kelola desa yang bersih dan profesional,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Batang, Akhmad Handy Hakim, mengapresiasi tingginya animo masyarakat yang mendaftar. Menurutnya, penggunaan standar penilaian dari Mabes Polri justru meningkatkan kepercayaan publik sehingga warga berbondong-bondong ikut berkompetisi.
Handy menjelaskan, inovasi mekanisme ini lahir dari evaluasi pelaksanaan sebelumnya atas gagasan Bupati Batang demi menghadirkan sistem yang lebih akuntabel. Selain integritas dan kedisiplinan, Pemkab Batang juga membidik calon perangkat desa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital guna mempermudah akses layanan warga.
Terkait kuota, Handy menyebutkan bahwa kebutuhan riil perangkat desa sebenarnya mencapai sekitar 280 formasi. Namun, sebagian desa menunda pengisian tahun ini karena menyesuaikan kesiapan anggaran dalam APBDes serta mempertimbangkan kondusivitas sosial masyarakat setempat.
Melalui sinergi antara Pemkab Batang dan Polri ini, masyarakat diharapkan segera mendapatkan sosok perangkat desa yang tidak hanya cakap secara administrasi, tetapi juga hadir sebagai pengayom yang tulus melayani warganya
